Pemberiansurat kuasa yang dilakukan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis dengan membuat surat kuasa khusus.4 Hakim Pemeriksaan perkara dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dilakukan dengan hakim majelis ( tiga orang hakim ), yang terdiri dari atas suatu orang yang bertindak selaku hakim ketua dan dia orang lagi bertindak
30 31. PROSEDUR BERACARA DI TINGKAT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh : H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., M.H. I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di JakartaPengadilanTata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Untuk prosedur atau tata cara pemberian bantuan hukum dapat anda klik dibawah ini
PeradilanTata Usaha Negara diatur dalam b) Gugatan dikabulkan, berarti Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun dalam pemeriksaan dapat 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun dibuktikan bahwa Keputusan 8 Harahap, Zairin. Pasal 97 ayat 10 dan 11). apabila penggugat, para Contoh : surat pemberhentian penggugat atau kuasanya tidak pegawai dibatalkan ProsesBerperkara PTUN Jambi. Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. Proses penyelesaian perkara di Peradilan TUN pada intinya melalui beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat meng-klik tautan dibawah. Nama: Muhammad Rizali Nim : 201510110311203 Kelas : D Tugas : TT 17 Judul : Hukum Acara PTUN Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara PTUN adalah: seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan NbyJmOn.